Pendidikan Kewarganegaraan Softskill (Penyanderaan 10 WNI oleh kelompok Abu Sayyaf)

Penyandraan Abu Sayyaf

          Penyanderaan 10 WNI oleh Abu Sayyaf, kronologis beserta tanggal dari tanggalnya.

26 Maret 2016 

Dua kapal berbendera Indonesia dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf saat sedang berlayar dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan menuju ke Batangas, Filipina selatan. Dua kapal yang dibajak itu adalah kapal Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang membawa 10 orang awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

29 Maret 2016

Kemlu membenarkan bahwa telah terjadi pembajakan terhadap kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang membawa 7.000 ton batubara dan 10 orang awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Dan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti dan Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk melacak jejak para penyandera dan ke-10 WNI tersebut. TNI juga telah menyiapkan pasukan terbaik mereka untuk terjun ke lokasi setiap saat, membebaskan para sandera. Mereka merupakan pasukan terbaik dengan anggota yang benar-benar memiliki kemampuan khusus dan terbaik dari yang terbaik.

31 Maret 2016

Pada tanggal 31 Maret ini Angkatan Bersenjata Filipina meyakini bahwa tawanan yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf ini masih bisa mereka tangani sendiri, jadi bantuan pasukkan militer yang sudah ditawarkan oleh Indonesia tidak diterima atau ditolak secara halus. Dikarenakan pasukkan militer Filipina mempunyai prinsip tersendiri, jadi agak susah mengizinkan orang pasukan asing ikut campur tangan dalam pembebasan sandera tersebut.

Militer Filipina memiliki prinsip tersendiri, sehingga sulit mengizinkan pasukan asing terlibat dalam pembebasan sandera itu. "Berdasarkan konstitusi, negara kami tidak mengizinkan adanya pasukan asing tanpa perjanjian khusus," kata juru bicara AFP, Brigadir Jenderal Restituto Padilla saat dihubungi wartawan kemarin.

5 April 2016

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pasukan militer Filipina telah mengepung kelompok Abu Sayyaf.

Luhut berharap, pengepungan tersebut dapat berimbas positif terhadap bebasnya 10 warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok tersebut.

8 April 2016

Umar Patek siap membantu pemerintah untuk membebaskan WNI yang disandera Abu Sayyaf. Terpidana kasus terorisme 20 tahun bui itu pun mengaku tanpa pamrih apapun, asalkan persyaratan secara teknis dipenuhi. 

Umar Patek alias Hisyam bin Alizein merupakan asisten koordinator lapangan dalam aksi terorisme Bom Bali Pertama pada tahun 2002. Insiden itu menewaskan 202 orang. Umar Patek disebut-sebut pernah membekali para petinggi militan Abu Sayyaf saat ini dengan pelatihan menggunakan senjata api serta merakit bom.

10 April 2016

Pada saat pasukan Filipina sedang melaksanakan operasi pembebasan sandera di Pulau Jojo, Basilan, tiba-tiba saat diperjalanan mereka di sergap. Dan dalam kejadian ini 18 pasukan Filipina tewas.

12 April 2016

Terpukul mundurnya tentara Filipina dalam operasi awal penyelamatan sandera dari tangan Abu Sayyaf akhir pekan lalu tidak melemahkan moral prajurit. Militer Filipina justru kembali menggelar operasi penyergapan lanjutan selama 10 jam pada hari berikutnya sepanjang Minggu (10/4) malam hingga Senin (11/4) dini hari, di lokasi yang sama, menurut keterangan juru bicara Angkatan Bersenjata Filipina (AFP). Berkat operasi lanjutan itu, dipastikan 13 militan tewas.

11 April 2016

TB Henry berangkat dari Cebu, Filipina, menuju Tarakan dengan membawa tongkang Christy tanpa ada muatan batu bara. setelah mendapatkan konfirmasi dari kantor pusat yaitu PT Global Trans Energy International di Jakarta.

15 April 2016

TB Henry dan tongkang Christy yang dibajak sudah berada di Lahad Datu,Malaysia, dan diamankan pihak keamanan Malaysia

26 April 2016

Militan Abu Sayyaf menepati ancaman yang mereka sebar sejak pekan lalu untuk mulai mengeksekusi tiga sandera asing dan satu tawanan asli Filipina. Korban pertama adalah John Ridsdel (68) asal Kanada. Tentara Filipina menemukan kepala pria ini di salah satu pulau kosong kawasan Jolo. Penemuan itu terjadi lima jam setelah tenggat pembayaran tebusan lewat.

29 April 2016

Hari ini militer Filipina mengerahkan pesawat tempur untuk membombardir titik titik di pedalaman pulau Jolo yang dimana tempat tersebut di duga markas Abu Sayyaf. Wong Teck salah satu warga negara Malaysia mengaku dipaksa lari berpindah-pindah tempat nyaris setiap beberapa jam sekali oleh para penculik.

Brigadir Jendral Alan Arrojado yang selama delapan bulan memimpin pasukan Brigade 501 Provinsi Sulu dicopot. Dikarenakan, dia bersitegang melawan atasannya, Mayor Jenderal Gerrardo Barrientos. Dia tidak sependapat dengan strategi militan, terkait operasi pembebasan sandera.

1 Mei 2016

Presiden Jokowi memastikan 10 WNI tengah malam ini tiba di Lanud Halim Perdanakusuma. Namun sampai saat ini masih ada 4 WNI yang disandera.

10 ABK Warga Negara Indonesia telah dibebaskan oleh kelompok militan Abu Sayyaf di daerah Sulu pada Minggu siang hari ini. Polisi wilayah Provinsi Sulu, Wilfredo Cayat mengonfirmasi perihal pembebasan ini.

Strategi Yang Dilakukan Negara Dalam Penyelesaian Masalah :

TNI

Liputan6.com, Padang - Pasukan elite Angkatan Laut Detasemen Jalamengkara (Denjaka) dan kapal perang disiapkan untuk membebaskan 10 WNI awak kapal Brahma 12 yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi mengatakan, jajarannya menerima komando dari Panglima TNI untuk menyiapkan kapal.

"(Denjaka) Ada. Kegiatan ini sudah direncanakan Mabes TNI. Kami mengikuti instruksi Panglima TNI," kata Ade Supandi di Padang, Rabu 30 Maret 2016.

Menurut dia, strategi pembebasan sandera sudah disiapkan Panglima TNI. Strategi ini dikoordinasikan dengan Menteri Luar Negeri dan Kepolisian. Angkatan Laut, ujar dia, siap melibatkan prajurit terbaiknya untuk mendukung misi tersebut.

"KSAL hanya menyiapkan kapal, strateginya dari Panglima TNI," kata Ade.

Operasi pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf, lanjut dia, tidak akan jauh berbeda seperti operasi pembebasan kapal berbendera Indonesia di Somalia. Pada operasi kali ini, TNI harus berkoordinasi dengan pemerintah negara di mana kapal Brahma 12 dirompak, Filipina.

Sebanyak 10 awak kapal Brahma 12 yang mengangkut batu bara dibajak kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina, Sabtu 26 Maret 2016. Pembajak meminta tebusan sekitar Rp 14 miliar untuk membebaskan seluruh awak kapal. Menurut informasi keluarga awak kapal, korban pembajakan dalam keadaan sehat.

POLITIK

Empat strategi pemerintah selamatkan WNI disandera Abu Sayyaf

1.      Pemerintah utamakan dialog buat bebaskan 10 WNI disandera Abu Sayyaf

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk membebaskan 10 awak kapal asal Indonesia yang disandera oleh kelompok garis keras Abu Sayyaf di Filipina. Untuk membebaskan 10 WNI itu, opsi dialog akan dikedepankan oleh pemerintah Indonesia.

"Opsi dialog tetap dilakukan, untuk menyelamatkan yang disandera," kata Jokowi usai menonton babak pertama final Bhayangkara di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (3/4).

Saat ditanya apakah pemerintah akan membayar uang tebusan 50 juta Peso seperti yang diminta oleh kelompok Abu Sayyaf apabila sudah mentok, dia kembali hanya menyatakan opsi dialog akan diutamakan.

"Ya ini tadi yang terakhir opsi dialog," ujarnya.

Jokowi juga telah meminta Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi terbang ke Filipina untuk melakukan koordinasi dengan pemerintahan Filipina.

"Kita sudah mengutus secara khusus Menteri Luar Negeri untuk berbicara dengan pemrintah Filipina dan kita harus tahu itu kejadiannya ada di wilayah Filipina sehingga kita tidak bisa masuk seenaknya. Gak bisa."

Meski demikian, Jokowi menegaskan telah menginstruksikan pasukan TNI untuk bersiaga di daerah terdekat dengan Filipina, yaitu di Tarakan, Kalimantan Utara.

"Kita juga sudah menyiapkan pasukan reaksi cepat kita di Tarakan, terus saya pantau terus. Baik mulai latihan, mulai simulasi kalau diperlukan. Tetapi kalau masuk negara lain harus ada izin dan memang kesulitannya kemarin dilaporkan dari Menteri Luar Negeri menjadi satu saya kontak harus ada izin dari parlemen nah ini yang masih belum," ujarnya.

2.      TNI siapkan kapal untuk bebaskan 10 WNI disandera kelompok militan Filipina

Merdeka.com - TNI tengah mempersiapkan diri untuk upaya pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina. Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Ade Supandi menyatakan, pihaknya telah menyiapkan kapal untuk membantu pembebasan warga negara Indonesia itu.
"Untuk pembebasan Panglima TNI yang mengatur, semua ada konsepnya," kata Ade seperti dikutip di Antara, Rabu (30/3).
Ade menegaskan, Indonesia sudah mempunyai pengalaman dalam pembebasan sandera. Yaitu saat membebaskan kapal yang di sandera di Somalia.
"Semua rencana sudah disiapkan Panglima TNI, pasukan elit sudah disiagakan," ujar dia.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah Filipina dalam upaya pembebasan 10 WNI yang disandera oleh perompak kelompok Abu Sayyaf.
"Seperti telah disampaikan Menlu Retno Marsudi, prioritas kita adalah menyelamatkan warga negara," katanya.
Menurut Gatot, berdasarkan monitor dan koordinasi dengan tim dari Filipina, lokasinya ada di Filipina. Pihaknya sedang berkoordinasi terus dengan Filipina terkait hal-hal yang perlu disiapkan.
"Negosiasi akan saya lakukan dengan panglimanya. Prioritas utama pemerintah adalah menyelamatkan WNI," tegas mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini.
Adapun TNI sudah menyiapkan 5 KRI yakni KRI Surabaya, KRI Acak, KRI Mandau, KRI Macan dan KRI Ahmad Yani. Selain itu juga akan dibantu antara lain dengan 1 unit helikopter, 2 pesawat fix Wing, serta Kopaska. Kota Tarakan di Kalimantan Utara, juga dipersiapkan untuk menjadi pusat komando lantaran posisinya yang strategis, seandainya Filipina mengizinkan mereka terlibat operasi pembebasan.

3.      Indonesia desak Filipina jamin nasib 10 WNI disandera Abu Sayyaf

Merdeka.com - Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) menolak pasukan TNI turun tangan dalam upaya membebaskan sepuluh awak kapal tunda yang disandera kelompok garis keras Abu Sayyaf. Mereka beralasan dapat menangani sendiri tanpa adanya bantuan dari negara lain.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan pemerintah menghormati sikap Filipina tersebut. Dia hanya menekankan yang terpenting Filipina dapat menjamin keselamatan sepuluh awak kapal disandera itu.

"Yang paling penting harus ada jaminan bahwa warga negara kita itu harus diselamatkan karena bagaimanapun sekarang ini sudah dalam koordinasi Kemenlu, Polri, TNI dan kita bersabar masih menunggu dan kita juga berkoordinasi dengan pemerintah Filipina meminta jaminan agar para warga negara kita yang ditawan itu segera untuk dibebaskan," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/3).

Pramono menjelaskan, permintaan jaminan keselamatan dari Indonesia itu terus diintensifkan kepada pemerintah ke Filipina. Dia juga menyatakan Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi telah memiliki langkah guna membebaskan kesepuluh awak kapal itu.

"Menlu sudah ada langkah-langkah yang dilakukan tapi belum bisa diumumkan kepada publik," ujarnya.

Seperti diketahui, Militer Filipina memiliki prinsip tersendiri, sehingga sulit mengizinkan pasukan asing terlibat dalam pembebasan sandera itu.

"Berdasarkan konstitusi, negara kami tidak mengizinkan adanya pasukan asing tanpa perjanjian khusus," kata juru bicara AFP, Brigadir Jenderal Restituto Padilla saat dihubungi wartawan kemarin.

Pandangan serupa juga disuarakan oleh Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu. Sebagai dua bangsa bersahabat, Indonesia tak bisa begitu saja mencampuri yuridiksi Filipina dalam menangani kasus penculikan semacam ini.

"Kecuali mereka meminta bantuan, baru kita ikut masuk," ujarnya.
Padilla mengakui pembicaraan serta koordinasi tingkat tinggi antara pemerintah Filipina dan Indonesia tentang metode serta strategi pembebasan sandera masih berlangsung.

Sejauh ini, pihaknya berupaya meyakinkan TNI bahwa AFP sendirian sudah mampu mengamankan para WNI tersebut yang disekap Abu Sayyaf kemungkinan di sebuah pulau kosong dekat Kepulauan Sulu.

4.      Jika diminta, pemerintah siap kirimkan perwira kopasus bantu militer Filipina bebaskan 10 WNI dari sandera Abu Sayyaf

Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan ikut angkat bicara soal perkembangan 10 warga negara Indonesia yang ditawan oleh kelompok militan garis keras Filipina Abu Sayyaf. Luhut mengatakan, dari pihak Filipina sendiri sudah ada pergerakan ke wilayah tempat para anak buah kapal asal Indonesia itu disekap.
Luhut mengungkapkan, ada tiga pasukan militer Filipina yang mengepung wilayah Provinsi Sulu, tempat 10 ABK itu diduga dibawa oleh militan Abu Sayyaf.
"Ya ada tiga batalion," ucap Luhut, saat ditemui di kantornya, Selasa (5/4).
Luhut menyayangkan konstitusi Filipina yang melarang tentara asing masuk negaranya.
"Itu urusan mereka, bukan urusan kita, karena konstitusi dia (Filipina) bilang tidak boleh ada tentara asing masuk ke sana, kecuali atas izin kongres," kata Luhut.
Luhut mengungkapkan jika Filipina mengizinkan, dia akan mengirim perwira ke sana untuk memberikan asistensi.
"Kalau itu mereka izinkan, ada satu atau dua perwira kita untuk datang ke sana. Saya menyarankan kalau bisa perwira dari komando pasukan khusus yang bisa mengasistensi mereka di sana," tutur mantan Danjen Kopassus tersebut

Pendapat anda jika terjadi kejadian yang sama lagi di waktu mendatang, apa yang harus dilakukan pihak negara kita ?

Penyanderaan 10 WNI yang lalu bukan hanya meresahkan pihak keluarga WNI saja, tetapi penyanderaan tersebut meresahkan seluruh warga Indonesia. Rakyat Indonesia bertanya-tanya bagaimana sikap pemerintah untuk melindungi rakyatnya.

Dalam hal ini pemerintah tidak hanya berdiam diri tanpa perlawanan. Pemerintah mencoba untuk bernegosiasi dengan kelompok abu Sayyaf yang diikuti perundingan strategi dengan TNI untuk menyelesaikan kasus penyanderaan ini.

Agar kasus penyanderaan ini tidak terjasi lagi di kemudian hari, saya menyarankan agar pemerintah lebih memperketat penjagaan di daerah perbatasan baik di laut maupun perbatasan di darat. Karena kurangnya penjagaan di daerah perbatasan bisa menjadi terulangnya kasus penyanderaan ini.

Selain menjaga daerah-daerah perbatasan, hubungan diplomatik antara negara-negara tetangga juga harus dijaga dan negara tetangga harus berkomitmen agar tidak terjadi masalah-masalah lainnya.
Andaipun itu terjadi, permasalahan bisa dilakukan dengan cara bermusyawarah dan dibicarakan dengan kepala dingin, tidak harus dengan kekerasan yang mengancam warga negara lain. Semuanya bisa diselesaikan apabila kedua belah pihak tidak bertindak dengan keegoisan masing-masing.

SUMBER
http://www.piyunganonline.org/read/strategi-presiden-jokowi-untuk-pembebasan-10-wni-yang-disandera-abu-sayyaf.html#sthash.8wZT5d20.dpuf

http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kronologi-lengkap-10-wni-disandera-hingga-dibebaskan-abu-sayyaf.html

http://news.liputan6.com/read/2471706/bebaskan-wni-sandera-abu-sayyaf-pasukan-elite-al-siapkan-kapal
http://www.merdeka.com/dunia/empat-strategi-pemerintah-selamatkan-wni-disandera-abu-sayyaf/jika-diminta-pemerintah-siap-kirimkan-perwira-kopasus-bantu-militer-filipina-bebaskan-10-wni-dari-sandera-abu-sayyaf.html